Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar membantah wacana membentuk cyber army menggunakan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Tim ini bertugas untuk melawan buzzer (pendegung) yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Ya enggak (pakai dana hibah). Yang ngomong itu ada kaitan dengan dana hibah, itu orang enggak ngerti apa tugas MUI," ucap Munahar, Senin (22/11/2021).
Ia memastikan, pasukan siber yang hendak dibentuk MUI DKI Jakarta terdiri dari orang orang pintar yang memiliki dedikasi tinggi. Mereka berasal dari internal MUI DKI Jakarta yang masuk dalam bidang informasi dan komunikasi. "Orang kita orang orang pinter semua, mereka ikhlas, bekerja buat umat. (Pembentukan cyber army) itu pinter pinternya Bidang Infokom nanti gimana," ia menambahkan.
Sebagai informasi, Pemprov DKI mengalokasikan dana hibah hingga Rp10 miliar untuk MUI DKI Jakarta pada 2022 mendatang. Jumlah ini lebih besar dibandingkan hibah yang Pemprov DKI berikan kepada ormas Islam, yakni NU dan Muhammadiyah. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan dana hibah tersebut digunakan untuk membentuk cyber army di MUI DKI Jakarta.
Terlebih, salah satu tugas cyber army adalah melawan buzzer yang kerap menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Munahar menyebut, pemberian dana hibah dari Pemprov DKI ini merupakan hal wajar. Zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, MUI DKI pun sudah mendapat hibah.
"Jadi tak ada hubungannya dengan persiapan kami bikin mujahid siber atau cyber army," lanjut Munahar. Ia memastikan dana hibah tersebut tak hanya digunakan untuk operasional MUI DKI Jakarta, tapi akan dibagikan ke pengurus MUI di tingkat kota hingga kelurahan. "Itu bukan buat MUI Jakarta aja. Kami punya MUI kota, kecamatan, kelurahan."
"Nah, (dana hibah) itu buat operasional sekaligus pelaksanaan program kerja MUI," tuturnya. Kabar yang beredar, MUI DKI Jakarta akan membentuk cyber army untuk melawan buzzer yang kerap menyerang Anies. Hal itu disampaikan Munahar. Ia berharap tim ini mampu melawan buzzer yang acap kali menyudutkan Anies dengan menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Di sisi lain, Munahar menilai Gubernur Anies sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta. Jika ada buzzer yang menyerang sosok Anies, nantinya tim khusus ini akan mengangkat keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, baik di tingkat nasional maupun internasional. "Beliau ini termasuk 21 orang pahlawan dunia. Berita berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," ucap dia dalam rilisnya pada Sabtu (20/11/2021).
Tak hanya untuk membela Anies, tim siber ini nantinya juga akan dikerahkan bila ada buzzer yang menyerang para ulama. "MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al Quran dan As Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya," ujarnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa dana hibah Rp 10 miliar yang diberikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakartatidak ada kaitannya dengan pembentukan tim siber MUI DKI.
"Enggak ada hubungannya sama sekali," ujar Riza dalam keterangan rekaman suara, Minggu (21/11/2021). Riza menegaskan, pemberian dana hibah untuk MUI DKI Jakarta rutin diberikan setiap tahun dari Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta. "Pemberian dana hibah kepada MUI itu rutin dilakukan setiap tahun," tutur Riza.
Tahun 2022, DKI Jakarta menganggarkan pemberian hibah kepada MUI DKI Jakarta senilai Rp 10,6 miliar. Tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta juga mendapatkan hibah dari Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 7,9 miliar. Terkait pembentukan tim siber, Riza menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Karena Riza yakin, seluruh kegiatan dan program yang dibuat oleh organisasi masyarakat, terlebih Majelis Ulama Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Itu semua hak Ormas (Organisais Masyarakat MUI) kami persilakan dan kami yakin semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada," kata Riza. Riza mengatakan, saat ini seluruh ormas sedang berjuang melawan pandemi Covid 19 dan dia merasa yakin pembentukan tim siber tidak ada urusannya dengan politik di DKI.
Karena menurut Riza, pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah secara serentak masih lama. "Jadi tidak ada urusan (dengan) politik di DKI Jakarta ini, kita tau pilpres, pileg, pilkada masih 2024," tutur dia. Rencana MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk melindungi Gubernur Anies Baswedan dari serangan buzzer menuai sorotan dan polemik.
Sementara itu Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengingatkan MUI DKI Jakarta untuk tidak perlu ikut ikutan membela Anies. Terlebih, MUI merupakan lembaga keagamaan, bukan sebuah organisasi politik. "MUI DKI Jakarta tidak usah ikut campur urusan Anies, nanti bisa dituduh bermain politis," ucap Ujang Komarudin, Senin (22/11/2021).
"Tak bagus MUI DKI cawe cawe soal Anies yang diserang buzzer," sambungnya. Anies sebagai kepala daerah, Ujang menilai, seharusnya memiliki tim sendiri yang bisa melawan para buzzer. Sebab, para buzzer itu acap kali mencari cari kesalahan dari kebijakan yang dibuat Anies selama memimpin Jakarta.
"Bukan MUI yang mestinya buat cyber army, tali tim Anies sendiri. MUI tidak perlu membela bela Anies, biar yang bela Anies pasukannya sendiri," ujarnya saat dihubungi.